InidiaNews.com-OGAN ILIR – Isu miring menerpa pengelolaan aset publik di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Di tengah kekhawatiran masyarakat akan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), satu unit mobil pemadam kebakaran (damkar) milik Pemkab Ogan Ilir justru kedapatan berada di wilayah operasional perusahaan perkebunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Sontak, keberadaan kendaraan dinas di kawasan Mesuji, OKI tersebut memicu polemik. Di tengah masyarakat, berembus rumor tak sedap yang menduga adanya praktik penyewaan terselubung atas alat vital penyelamatan tersebut kepada pihak swasta.
Menanggapi bola liar yang bergulir, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Ilir, Drs Edi Rahmat MSi, langsung angkat bicara.
Ia membantah keras tudingan komersialisasi aset daerah tersebut dan menegaskan bahwa operasional armada di luar wilayah hukum Ogan Ilir itu murni berstatus pinjaman.
“Tidak ada sewa-menyewa kendaraan dinas damkar. Yang ada, pihak perusahaan meminjam dan menanggung semua biaya, seperti kebutuhan personel serta bahan bakar operasional,” ujar Edi Rahmat saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh awak media.
Edi membeberkan, korporasi yang meminjam armada tersebut adalah PT Multi Var. Menurutnya, kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan peta kerawanan karhutla.
Ia mengklaim jumlah titik panas (hotspot) di Ogan Ilir saat ini sudah menunjukkan tren penurunan, berbeda dengan wilayah OKI yang dinilai masih tinggi dan membutuhkan perkuatan armada.
Selain alasan penanganan karhutla lintas batas, Edi juga menyebut ada urgensi lain di balik peminjaman ini, yaitu guna mendukung persiapan agenda kedatangan pihak Kementerian Pertahanan.
“Untuk persiapan acara Kementerian Pertahanan,” tambahnya singkat.
Kendati pemerintah daerah telah memberikan klarifikasi, langkah meminjamkan aset krusial ini tetap menyisakan tanda tanya besar di ruang publik.
Pengamat kebijakan publik dan masyarakat mempertanyakan kejelasan payung hukum serta administrasi yang mendasari peminjaman lintas daerah administratif ini.
Publik kini menanti jawaban konkret mengenai durasi peminjaman, mekanisme pertanggungjawaban risiko jika terjadi kerusakan, hingga jaminan bahwa pengurangan satu armada ini tidak akan mengendurkan kesiapsiagaan mitigasi bencana di Ogan Ilir sendiri.
Bagaimanapun, mobil damkar adalah fasilitas pelayanan publik primer yang dibeli dari uang rakyat untuk perlindungan warga lokal.
Hingga laporan ini diturunkan, dokumen resmi terkait nota kesepahaman peminjaman tersebut belum dibuka secara transparan kepada media. Pihak PT Multi Var pun belum memberikan pernyataan resmi terkait duduk perkara penggunaan fasilitas negara ini.
Demi menjaga akurasi dan keberimbangan informasi sesuai prinsip jurnalisme, pembuktian atas dugaan penyewaan ini masih memerlukan verifikasi dokumen lebih lanjut. Keterbukaan informasi dari kedua belah pihak sangat dinantikan agar polemik pemanfaatan aset daerah ini terang benderang dan tidak menjadi bola liar yang merugikan kepercayaan masyarakat. (01)
