InidiaNews.com-OGAN ILIR – Polemik peminjaman aset daerah berupa mobil pemadam kebakaran (Damkar) milik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada perusahaan perkebunan swasta berbuntut panjang.
Tindakan kontroversial ini memicu kemarahan besar dari pihak eksekutif dan legislatif, hingga berujung pada pencopotan kilat Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Ogan Ilir, Edi Rahmat, pada Selasa 13 Oktober 2026 .
Ironisme mendalam mencuat karena di saat masyarakat Ogan Ilir tengah sesak dan tercekik oleh kepungan asap pekat akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), armada penyelamat yang seharusnya bersiaga penuh justru dibiarkan “pelesiran” melintasi batas kabupaten untuk mengamankan aset korporasi di wilayah Mesuji, Ogan Komering Ilir (OKI).
Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahya, merespons keras skandal ini. Ia mengecam habis-habisan kebijakan Dinas Damkar yang dinilai mati rasa terhadap penderitaan warga dan abai terhadap prioritas keselamatan publik.
“Mobil pemadam kebakaran merupakan fasilitas pelayanan publik yang harus selalu siap digunakan untuk melindungi masyarakat. Saya mengecam tindakan peminjaman untuk kepentingan perusahaan yang mengorbankan kesiapsiagaan daerah, terlebih di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan yang sedang kita hadapi,” tegas Edwin dengan nada geram, Selasa 13 Oktober 2026.
Edwin mengingatkan bahwa di tengah situasi darurat asap seperti saat ini, setiap detik dan setiap unit armada sangat berharga. Ia menilai kebijakan meminjamkan alat vital penyelamat nyawa tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
Jangan sampai ada preseden di mana warga Ogan Ilir menjerit meminta pertolongan karena pemukiman atau lahan mereka terbakar, sementara mobil pemadamnya justru sedang “bertugas” menjaga kebun kelapa sawit milik swasta.
Bupati Bergerak Cepat, Kursi Kadis Langsung Bergeser
Merespons desakan kuat dari Ketua DPRD yang langsung berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda), Bupati Ogan Ilir tidak butuh waktu lama untuk mengambil tindakan represif.
Sore hari pasca-kejadian, Bupati langsung menerbitkan keputusan tegas. Edi Rahmat resmi didepak dari posisinya sebagai Plt Kepala Dinas Damkar. Kursi strategis yang ditinggalkannya tersebut hari ini juga langsung diserahterimakan kepada Ibnu Hardi, yang saat ini aktif menjabat sebagai Plt Asisten I Setda Ogan Ilir.
Langkah cepat eksekutif ini mendapat apresiasi dari pihak legislatif. Menurut Edwin, respons kilat Bupati harus dijadikan momentum penting untuk bersih-bersih birokrasi dan membenahi tata kelola manajemen taktis pemadam kebakaran.
Kendati penyegaran pimpinan sudah dilakukan, Edwin menegaskan bahwa urusan ini tidak boleh menguap begitu saja.
DPRD Ogan Ilir mendesak adanya pemeriksaan secara menyeluruh dan transparan untuk membongkar dalang di balik izin peminjaman tersebut.
Siapa aktor utama yang menandatangani atau memberi lampu hijau atas keluarnya izin operasional armada ke luar daerah?
Apa dasar hukum dan administrasi yang digunakan untuk melegalkan peminjaman aset publik kepada korporasi profit?
Benarkah ada motif komersial atau dugaan sewa-menyewa terselubung di balik operasional armada tersebut?
“Harus diperjelas bagaimana kendaraan itu digunakan dan apakah ada pelanggaran. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang, harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Edwin.
Ke depan, DPRD berkomitmen melakukan pengawasan melekat terhadap kesiapan seluruh unit armada, mobilitas personel, hingga kecepatan respons (response time) dalam menangani laporan kebakaran di wilayah Ogan Ilir.
Keselamatan dan hak menghirup udara bersih bagi warga Ogan Ilir wajib menjadi prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar oleh kepentingan apa pun. (01)
