InidiaNews.com-PEKANBARU – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BAKN DPR RI) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pekanbaru, Riau, Jumat 2 Oktober 2026 lal7.
untuk membedah tata kelola serta efektivitas pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Langkah pengawasan ini krusial guna memastikan proyek strategis nasional bernilai masif tersebut berjalan akuntabel, transparan, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Sumatra sesuai koridor program Asta Cita.
Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo bersama jajaran anggota dewan. Agenda ini turut dihadiri lintas sektoral, mulai dari perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danantara Asset Management, hingga jajaran direksi penyedia jasa infrastruktur seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Progres Fisik dan Penguatan Tata Kelola
Dalam paparan resminya, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Koentjoro, memaparkan potret capaian pembangunan infrastruktur konektivitas ini:
Total Bentang Terbangun: Mencapai sekitar 1.160 kilometer jalan tol hingga Agustus 2026.
Jaringan Beroperasi: Sepanjang 982 kilometer telah aktif melayani mobilitas publik dan logistik.
Menanggapi tuntutan akuntabilitas publik, Hutama Karya menegaskan telah melakukan penyempurnaan mendasar pada manajemen proyek. Perusahaan pelat merah ini memperketat prosedur studi kelayakan (feasibility study), menajamkan kajian risiko, serta memperkuat sistem pengendalian di lapangan demi memastikan efisiensi anggaran negara.
Strategi Pendanaan dan Rencana Koridor Baru
Guna menjaga keberlanjutan proyek tanpa membebani keuangan negara secara berlebih, Hutama Karya menyiapkan bauran pendanaan alternatif. Skema yang disiapkan meliputi Pembayaran Berkala Berbasis Layanan serta mekanisme asset recycling—yakni mengoptimalkan nilai ekonomi dari ruas tol yang sudah beroperasi untuk mendanai koridor berikutnya.
Fokus pengembangan jaringan tol ke depan akan diarahkan pada interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dengan prioritas persiapan pada dua koridor utama:
Koridor Jambi – Rengat
Koridor Pekanbaru – Padang
Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mengingatkan bahwa penilaian keberhasilan tol ini tidak boleh hanya berhenti pada angka capaian beton yang terbangun.
“Penelaahan ini bertujuan memastikan pembangunan JTTS didukung perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel. Efektivitasnya perlu dilihat dari kualitas pelayanan serta kontribusinya terhadap kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat,” tegas Andreas.
Senada dengan hal itu, Anggota BAKN DPR RI Herman Khaeron menggarisbawahi pentingnya konsep integrasi kawasan. Menurutnya, jalan tol tidak boleh menjadi jalur isolasi, melainkan wajib menjadi penggerak ekonomi daerah. Jalur bebas hambatan ini harus terhubung langsung secara presisi dengan kawasan industri, sentra produksi rakyat, dan simpul-simpul logistik utama guna memotong biaya distribusi pelaku usaha lokal.
Sementara itu, Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, menambahkan bahwa penugasan negara ini diemban dengan komitmen menjaga kualitas mutu. “Setiap ruas yang tersambung membawa harapan agar masyarakat dapat menjangkau keluarga dengan lebih mudah, pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas, dan pengguna jalan menikmati perjalanan yang aman serta nyaman,” pungkasnya.(01)
